Dampak Kenaikan Tarif Royalti Minerba & Pihak yang Dirugikan

Jadi untuk komoditas Intan, Perak Nitrat, Logam Kobalt, hingga Perak merupakan kelompok komoditas yang sebelumnya tidak dikenakan tarif royalti. Kali ini Pemerintah berencana untuk memberlakukan kenaikan tarif royalti, seperti yang tercantum di tabel atas.

• Usulan penghapusan PNBP untuk Iuran Tetap IUP Eksplorasi dan juga IUP Produksi Mineral Bukan Logal dan Batuan. Jika pada peraturan sebelumnya, yakni Perpres 55 Tahun 2022, Iuran Tetap IUP Eksplorasi bertarif Rp20 ribu per ha dalam setahun dan Iuran Tetap IUP Produksi bertarif sebesar Rp60 ribu per ha per tahun. Maka dalam revisi PP No. 26 Tahun 2022, Pemerintah berencana menghapus tarif PNBP untuk Windfall Profit Nickel Matte. Jika semula tarif windfall profit 1% dikenakan, ketika harga Nickel Matte lebih dari US$21 ribu per ton. Setelah adanya revisi ini, dengan usulan tarif progresif Nickel Matte mulai 4.5% – 6.5%, tentu akan menyesuaikan dengan Harga Mineral Acuan (HMA).

Sayangnya Kenaikan Tarif Royalti Dikecam!

Di tengah bergulirnya rencana kenaikan tarif royalti, justru menuai kecaman karena anggapan akan menimbulkan dampak negatif dan tidak adil. Dalam hal ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kenaikan royalti komoditas Minerba, yang akan mengenai Nikel. Di mana dapat membebani kinerja industri pertambangan dan pengolahan Nikel. Terlebih lagi industri Nikel sendiri saat ini banyak menghadapi tantangan, baik secara ekonomi maupun regulasi, antara lain:

• Kenaikan harga biosolar,
• Kebijakan UMR dengan minimal 6.5%,
• PPN naik jadi 12%,
• Berjalannya kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diwajibkan sebesar 100% hasil ekspor untuk ditahan di dalam negeri, setidaknya selama 12 bulan berturut-turut.
• Pergerakan harga Nikel yang cenderung bergerak turun dan sangat tergantung pada fluktuasi harga global.
• Risiko keuangan, efek diterapkannya Global Minimum Tax terutama bagi perusahaan yang memiliki smelter yang baru beroperasi sekitar dua sampai tiga tahun ke belakang dan masih bergantung pada Tax Holiday.

Dari beberapa tantangan di atas, secara keseluruhan dapat membuat biaya operasional melonjak tinggi dan arus kas perusahaan di sektor tambang maupun smelter bisa semakin ketat. Hal ini berpotensi mengancam daya saing Indonesia, dalam hal menarik investasi di sektor hilirisasi Nikel.

Ungkapan yang senada juga diutarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), yang mengkhawatirkan kenaikan tarif royalti berpotensi mengganggu iklim investasi di sektor pertambangan dan juga pengolahan mineral. Terlebih lagi kebijakan tidak dilakukan secara bertahap, yang memungkinkan perusahaan terdampak harus cepat beradaptasi pada perubahan tarif royalti yang dicanangkan Pemerintah. Meski di lain sisi, Aspebindo memang mendukung langkah Pemerintah melalui kenaikan tarif royalti.

Kecaman lain juga mengenai daya saing produk Minerba Indonesia di pasar internasional. Dengan kenaikan tarif royalti yang cukup tinggi ini, bukan tidak mungkin akan menurunkan kemampuan Indonesia dalam bersaing dengan produk Minerba dari negara lain, seperti Filipina, Australia, dan lainnya. Jika daya saing sudah menurun, tentu Indonesia berpotensi kehilangan investor. Terlebih lagi harga komoditas tengah berfluktuasi, pada akhirnya hanya akan menekan margin keuntungan, lantaran perusahaan juga kesulitan dalam menaikkan harga jual.

Dampak yang Mungkin Ditimbulkan oleh Kenaikan Tarif Royalti

Bercermin dari kecaman yang timbul, jika kenaikan tarif royalti benar-benar dilakukan. Maka ada beberapa dampak yang dapat muncul bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya, baik itu dari sisi perusahaan – sebagai pelaku usaha di sektor Minerba, maupun bagi Negara – sebagai pihak yang memberlakukan kebijakan.

• Dampak bagi Perusahaan di Sektor Minerba

1. Beban Pokok Pendapatan mengalami kenaikan. Hal ini bisa menjadi risiko besar bagi perusahaan pertambangan dan mineral yang memiliki ketergantungan tinggi pada harga jual komoditas global.
2. Potensi penurunan angka investasi di Indonesia. Yang didorong oleh pertimbangan biaya produksi yang menjadi lebih mahal, efek diterapkannya tarif royalti baru.
3. Perusahaan harus mampu melakukan efisiensi, supaya tetap kompetitif di tengah tingginya biaya operasional akibat kenaikan tarif royalti.

• Dampak bagi Negara

1. Pendapatan Negara akan meningkat secara signifikan melalui pengelolaan PNBP. Ini berarti Negara dapat melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
2. Pengurangan eksploitasi sumber daya alam, sehingga keadilan pertumbuhan ekonomi daerah dapat merata dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Sekaligus mampu menciptakan ekosistem pertambangan yang berkeadilan.
3. Menciptakan transparansi dan keberlanjutan di sektor bisnis pertambangan dan mineral. Lantaran kenaikan tarif royalti ini memberikan tambahan pendapatan bagi Negara, melalui skema progresif di mana tarif royalti akan menyesuaikan harga pasar.

Emiten Saham yang Berpotensi Terdampak

Jika dibreakdown pada emiten saham yang ada di BEI, tentu kenaikan tarif royalti ini akan berdampak signifikan pada emiten yang bergerak di sektor pertambangan nikel maupun batubara.

• Emiten di Sektor Tambang Batubara

Batubara merupakan komoditas paling pertama dalam daftar kenaikan tarif royalti. Bagaimana tidak, Batubara ini merupakan komoditas yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan Negara. Sebagai informasi saja, di tahun 2024 kemarin realisasi PNBP Minerba mencapai Rp142.88 triliun, jauh lebih besar sekitar 125.84% dari target awal yang dipatok Rp113.54 triliun. Namun realisasi tahun 2024, masih terbilang kecil nilainya dari realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp172.96 triliun, akibat ada pelemahan harga Batubara dari akhir tahun 2022. Namun kontribusi dari Batubara terbilang sangat besar di tahun 2024, dengan kontribusi sebesar 24.66% terhadap total PNBP yang senilai Rp579.5 triliun yang didapatkan Negara.